Tanggapan Ahok soal Larangan Bawaslu tentang ‘Ahok Show’ tayang di Televisi

Liputannkri.com, Jakarta – Calon gubernur nomor urut dua DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, tertawa saat wartawan bertanya masalah larangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta atas penayangan program “Ahok Show” di televisi.

Saat mendengar “Ahok Show”, Ahok kembali menyebutkan gagasannya untuk jadikan tayangan berdurasi 60 menit itu sebagai usaha bisnis.

“Ya nanti bila saya telah selesai (ikuti kontestasi) Pilkada (DKI Jakarta 2017), kan bisa (Ahok Show) ditayangin di TV,” kata Ahok, seraya tertawa serta meninggalkan wartawan, di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2017).

Tujuan dari program Ahok Show

Mengenai “Ahok Show” memiliki konsep talkshow dengan Ahok sebagai host serta Sarah Sechan sebagai co-hostnya.

Dalam tayangan perdananya pada Jumat (17/3/2017) malam, “Ahok Show” mengangkat topik yang dekat dengan anak muda atau generasi millenial.

Dalam acara itu, Ahok bakal mengundang narasumber dari beberapa kelompok, termasuk juga anak muda yang punya pengaruh pada pembangunan Jakarta.

“Ahok Show” disiarkan di semua akun sosial media pribadi punya Ahok, dari mulai akun Instagram, Twitter, Facebook, serta Youtube.

Cuma saja, akun sosial media itu tidak dilaporkan ke Komisi Penentuan Umum (KPU) DKI Jakarta sebagai media kampanye.

Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti sebelumnya tidak melarang tayangan “Ahok Show” selama masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.

Tetapi, acara itu hanya bisa ditayangkan lewat sosial media yang sudah didaftarkan resmi ke KPU DKI.

Bila masih ada akun sosial media yang belum didaftarkan serta dipakai untuk kampanye, Mimah memohon akun itu didaftarkan dengan cara resmi ke KPU DKI Jakarta.

“Akunnya didaftarkan saja ke KPU DKI, toh memang ini saat kampanye. Kan disana ada visi, misi, serta programnya, bahkan juga ada informasi lainnya yang ingin di sampaikan,” kata Mimah.

Mimah menyatakan, tayangan itu dilarang tampil di stasiun tv. Sebab, sesuai dengan Pasal 68 ayat 3 Ketentuan KPU Nomor 12 tahun 2016 mengenai Kampanye Pilkada, pasangan calon, tim kampanye, ataupun parpol pengusung dilarang menempatkan iklan kampanye di mass media.

“Kampanye lewat mass media cetak ataupun elektronik dimulai 9 April s/d 15 April 2017, difasilitasi oleh KPU DKI Jakarta,” ucap Mimah. [LN/CY]

Komentar Anda