Bela Ahok Mati-Matian Sehingga Ucapan Junimart dianggap Blunder

Liputannkri.com, Jakarta – Sidang sangkaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Selasa (31/01/2017) mendapatkan perhatian umum. Dalam sidang, Ahok serta kuasa hukumnya mengakui mempunyai bukti pembicaraan pada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua MUI Ma’ruf Amin. SBY serta Partai Demokrat geram, disangka ada penyadapan ilegal.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Junimart Girsang menyampaikan, penyadapan untuk temukan bukti rekaman pembicaraan SBY dengan Ma’ruf Amin tidak melanggar hukum. Penyadapan diijinkan bila tak dipakai untuk lakukan kejahatan.

“Pengertian penyadapan ada dua, penyadapan oleh penegak hukum dalam rencana membuka kejahatan, ke-2 penyadapan untuk kebutuhan saya sendiri. Dalam rencana menjaga hak serta kebutuhan hukum saya. Kan tidak melanggar, terkecuali penyadapan itu dipakai untuk memeras orang. Itu tak benar, ” kata Junimart di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (01/02/2017).

Terlebih, kata dia, info kubu Ahok kalau fatwa penistaan agama yang di keluarkan MUI tergesa-gesa serta bermuatan politis yaitu pembelaan di persidangan. Pihaknya mengira keluarnya fatwa itu keluar sesudah pembicaraan Ma’ruf serta SBY.

Perkataan Junimart masalah penyadapan bisa dilakukan oleh siapapun ini dianggap blunder. Lawan politik PDIP juga segera mengecam serta menyanggah pernyataan Junimart.

Sebut saja Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid yang menyatakan penyadapan tak bisa dilakukan sembarang orang. Dalam ketentuan hukum, pihak yang diijinkan lakukan penyadapan yaitu instansi intelijen seperti BIN serta KPK dan instansi dengan kewenangan spesial.

“Penyadapan itu ada hukumnya serta sekalian ada instansi yang di beri kewenangan, yakni dua instansi besar BIN serta KPK, ataupun yang didapatkan kewenangan pada prinsipnya,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 3 Febuari 2017.

Menurut dia, pernyataan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama serta kuasa hukumnya masalah data rekaman pembicaraan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono serta Ketua MUI Ma’ruf Amin mempunyai dua konsekwensi.

Pertama, bila bukti rekaman pembicaraan itu didapat lewat penyadapan, sangat jelas Ahok serta kuasa hukumnya tidak mematuhi UU ITE lantaran tak mempunyai hak menyadap. Sementara, bila perkataan masalah bukti itu tak benar, bermakna kubu Ahok lakukan kebohongan publik.

“Bila itu benar, jadi mereka dapat dijerat dengan pasal ITE lantaran jelas mereka bukanlah KPK serta bukanlah BIN. Bagaimana mereka miliki sadapan itu? Namun bila mereka tak benar, bermakna mereka melakukan kebohongan publik,” tegasnya.

Tidak cuma Hidayat, Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Gerindra, Elnino Husein Mohi menyampaikan, penyadapan tak bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang. Menurut dia, instansi negara yang memiliki hak lakukan penyadapan yaitu BIN, BAIS serta KPK.

“Instansi yang bisa nyadap umpamanya BIN, BAIS (UU intelijen), KPK (UU anti korupsi/KPK). Tak dibenarkan menyadap terkecuali instansi yang diizinkan oleh UU, “kata El Nino waktu dihubungi team pencari fakta Liputannkri.com, Jumat 3 Febuari 2017.

Penyadapan yang dilakukan oleh instansi yang ditata UU dinilai sebagai pelanggaran kontitusional, hukum, norma serta moral. Hal semacam ini tidak sama dengan pernyataan politisi PDIP Junimart Girsang yang menyebutkan penyadapan diijinkan bila tak dipakai untuk lakukan kejahatan.

“Yang tentunya yang bisa lakukan penyadapan cuma instansi spesifik untuk kebutuhan spesifik. Diluar itu yaitu pelanggaran konstitusional, pelanggaran hukum (kriminil), pelanggaran norma serta moral,” tegasnya.

Komentar Anda

Leave a Reply