Tarif Baru Biaya STNK dan BPKB!!

LiputanNKRI, Jakarta – Tepat pada hari ini, perubahan tarif kepengurusan administrasi kendaraan mulai berlaku. Mulai dari pembuatan Surat Tanda Kendaraan (STNK) hingga Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mengalami kenaikan. Kenaikannya mencapai 100-300 persen dari tarif semula.
Berita Indonesia, Berita Terkini, Berita Teraktual, Berita Terpercaya
Kenaikan tarif pengurusan adiministrasi kendaraan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016. Peraturan tersebut mencantumkan tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (RI).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan ada beberapa tarif layanan oleh kementerian/lembaga akan naik di 2017 seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Berikut ini rincian perubahan tarif pengurusan administrasi kendaraan:

Berita Indonesia, Berita Terkini, Berita Teraktual, Berita Terpercaya

Gubernur BI Sempat Khawatir soal Isu Kenaikan Pajak Kendaraan

Merebaknya isu kenaikan pajak kendaraan membuat masyarakat khawatir, tak terkecuali Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo. Lantaran jika itu terjadi akan berdampak pada tekanan inflasi.

Namun, hal tersebut sudah diklarifikasi oleh pemerintah. Agus mengaku lega dengan keterangan tersebut.

“Kita juga mengikuti. Tidak, saya rasa tidak. Tadinya saya khawatir penyesuaian harga STNK itu nanti akan menekan inflasi, ternyata sudah diklarifikasi bukan pajak STNK yang naik saya tidak khawatir dengan itu,” kata dia di Mahkamah Agung Jalan Merdeka Utara Jakarta, Jumat (6/1/2017).

Agus mengatakan, justru yang menjadi perhatian saat ini ialah pencabutan subsidi listrik untuk golongan 900 VA yang mampu. Bukan hanya listrik, pencabutan subsidi untuk gas juga menjadi penekan inflasi.

“Jadi 2017 harus waspada adalah terutama subsidi listrik akan dikurangi, harga elpiji. Kemudian BBM satu harga yang berdampak inflasi,” ujar Agus.

Namun, Agus mengatakan risiko inflasi itu bisa diredam apabila gejolak harga pangan (volatile food) bisa dikendalikan. Agus yakin, target inflasi 4 plus minus 1 persen tahun 2017 bisa terpenuhi.

“Kita harapkan secara umum volatile food bisa dikendalikan sehingga kalau ada peningkatan di administered prices bisa membuat inflasi sesuai target,” tutur dia.

Alasan Pemerintah Naikkan Biaya STNK dan BPKB

Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada kenaikan pajak kendaraan bermotor. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), kenaikan yang terjadi adalah kenaikan biaya administrasi untuk pengurusan surat-surat kendaraan dengan jangka waktu lima tahun sekali.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan, kenaikan biaya itu untuk kepengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku P‎emilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Pemerintah memastikan kenaikan biaya tersebut akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Contohnya untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkaitan dengan pengurusan surat kendaraan bermotor, termasuk memperbaiki kualitas surat kendaraan, serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan berkendara di jalan raya.

Ada beberapa alasan yang mendasari perubahan tarif ini:

Pertama, perlu adanya peningkatan fitur keamanan dan material STNK sebagai dokumen berharga pada layanan Samsat tiap daerah hingga seluruh Indonesia.

“Kedua, perlu peningkatan dukungan anggaran untuk melaksanakan peningkatan pelayanan STNK di Samsat,” jelas dia, Jumat (6/1/2017).

Ketiga, meningkatnya biaya perawatan peralatan Samsat dan dukungan biaya jaringan agar dapat online seluruh Polres, Polda seluruh Indonesia ke Korlantas Polri (NTMC Polri).

Keempat, perlu adanya modernisasi peralatan komputerisasi Samsat seluruh Indonesia untuk mewujudkan standar pelayanan.

Kelima, perlu dukungan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana kantor Samsat seluruh Indonesia agar berstandar nasional.

Askolani melanjutkan, PP Nomor 60 Tahun 2016 yang mengatur kenaikan biaya kepengurusan STNK dan BPKB tersebut telah ditandatangani oleh Presiden pada 2 Desember 2016 dan diundangkan pada 6 Desember 2016 oleh Menkumham. “Sedangkan untuk berlakunya mulai 6 Januari 2017,” kata dia.

Dalam menggodok PP ini, pemerintah telah melakukan FGD sejak dua tahun lalu. Usulannya itu telah disampaikan oleh Kapolri sejak 2015 kepada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan.

Setelah itu dilakukan harmonisasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan didiskusikan dengan Kemenko Polhukam.

Menurut Kemenkeu Kenaikan Biaya STNK Bantu Polri Berantas Pungli

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengkonfirmasi mengenai dasar dari kenaikan biaya administrasi pengurusan di Samsat, mulai dari STNK, BKPB, hingga pelat nomor cantik.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan dasar dari kenaikan itu adalah hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK menyebutkan selama ini pungutan di Polri tidak memiliki dasar hukum.

‎”BPK selama ini dalam mengaudit juga masih menemukan kelemahan, penetapan pemungutan tidak ada dasar hukumnya. Kedua, kalau kita memungut tidak sesuai tarifnya itu juga jadi temuan BPK,” kata Askolani di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (6/1/2017).

Dasar lain, menurut dia, biaya administrasi untuk pengurusan BPKB, SNTK dan lain sebagainya di Samsat belum ada penyesuaian sejak 2010. Padahal biaya bahan baku setiap tahun selalu naik.

Askolani menegaskan, kenaikan biaya administrasi ini nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan di Polri itu sendiri. Salah satunya, yaitu pelayanan perpanjang STNK yang bisa dilakukan secara online.

“Kami yakin niat ini adalah untuk transparansi, akuntabilitas, dan kebijakan pemerintah untuk hapuskan pungli yang masih ditemukan dalam pelayanan publik di berbagai bidang, termasuk Polri,” tambah Askolani.

Seperti diketahui, para pemilik kendaraan kini harus merogoh kocek lebih dalam. Sebab terhitung Jumat 6 Januari 2017, biaya pengurusan administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku P‎emilik Kendaraan Bermotor (BPKB) naik 100 hingga 300 persen.

Kenaikan biaya kepengurusan STNK dan penerbitan BPKB mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016. PP tersebut menggantikan PP Nomor 50 Tahun 2010.

Peraturan baru yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia itu mencantumkan tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).‎

Komentar Anda

Leave a Reply