Riza Patria (Gerinda) mendesak Mendagri untuk segera nonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama

LiputanNKRI, Jakarta Partai Gerindra mendesak Kementerian Dalam Negeri secepatnya untuk menonaktifkan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) yang sudah menjadi terdakwa masalah penistaan agama. Wakil Ketua Komisi II DPR Riza Patria mempertanyakan belum keluarnya No daftar perkara dari PN Jakut sehingga menghalangi sistem pemberhentian sementara.

“Bila menanti no perkara dapat kita mengerti, namun no perkara seharusnya cepat dikeluarkan lantaran ini telah nyaris dua minggu. Bila sudah terdakwa mesti selekasnya tidak diaktifkan, Mendagri mesti berlaku tegas, ” kata Riza waktu dihubungi, Rabu (28/12/2016).

Mendagri Tjahjo Kumolo, mengatakan surat pemberhentian sesaat Ahok bakal di keluarkan sesudah saat cuti kampanye Pilgub DKI 2017 usai. Riza memohon supaya pemberhentian Ahok dikerjakan tanpa ada menanti cuti kampanye seperti kepala daerah lain sebagai terdakwa.

“Bila dasarnya cuti sesungguhnya tidak relevan, tak ada hubungan dengan cuti dikarenakan tidak beraktivitas. Namun tak ada ketentuan untuk penonaktifan seseorang terdakwa mesti menanti cuti usai, tidak ada ketentuan demikian. Artinya orang yang aktif atau tidak aktif (cuti) ya mesti sama perlakuannya,” tegas dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan pemberhentian sesaat Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dikerjakan sesudah saat cuti kampanye Ahok habis. Tjahjo beralasan, sekarang ini Ahok tengah mengambil cuti kampanye Pilgub DKI sepanjang 4 bulan, sampai Februari 2017 yang akan datang.

“Pak Ahok masih cuti kampanye,” kata Tjahjo waktu didapati di Kampus Negeri Jakarta, Jakarta Timur, Senin (19/12/2016).

Mendagri menuturkan, status Ahok waktu jadi tersangka tidak sama dengan sebagian masalah yang dijalanin kepala daerah yang lain yang dapat segera diberikan surat pemberhentian sesaat. Kata Tjahjo, Ahok bakal diberikan surat pemberhentian sesaat saat cuti kampanyenya selesai pada 11 Februari 2017.

“Beliau (Ahok) terdakwa namun tengah cuti, jadi menunggu dahulu saat cutinya beres (kemudian bakal diberikn surat pemberhentian sesaat),” terang Tjahjo.

“Agar dia konsentrasi pada sidangnya. Kita mesti menghormati status terdakwa itu lantaran kan azas praduga tidak bersalah. Bila terdakwa kita nonaktifkan wagub jadi plt agar beliau konsentrasi sama sidangnya,” sambung Tjahjo.

Tidak hanya itu, Kementerian Dalam Negeri juga sampai saat ini masih belum memperoleh no daftar dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas status terdakwa Ahok.

Komentar Anda

Leave a Reply