Politikus PDIP Usul Pembekuan KPK, Projo: Ini Langkah Mundur

LiputanNKRI, Anggota Pansus Hak Angket untuk KPK yang politikus PDIP, Henry Yosodiningrat meminta supaya KPK dibekukan. Relawan loyalis Presiden Jokowi, Pro-Jokowi (Projo) menilai ini sebagai langkah mundur.

” Wacana pembekuan KPK jelas sebuah langkah mundur reformasi yang diperjuangkan gerakan mahasiswa 1998 dan gerakan rakyat yang menghendaki perubahan. Pemberantasan KKN jelas adalah point utama perjuangan itu, ” tutur Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi pada wartawan, lewat keterangan tertulis (9/9/2017).

Tidak hanya itu, Projo juga menyebut wacana pembekuan atau pembubaran lembaga antirasuah ini sebagai pengkhianatan pada garis perjuangan serta Program Nawacita Presiden Joko Widodo. Jika benar terjadi, akan jadi histori kelam untuk bangsa. Karenanya harus dihentikan.

” Sekali lagi kami mengingatkan kalau Jokowi adalah Pemimpin rakyat tanpa ada beban masa lalu serta bukan beban di masa depan. Justru menurut kami KPK harus terus diperkuat serta terus melakukan usaha pencegahan serta pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, ” lanjut Budi.

Walaupun demikian ia mengakui KPK bukanlah lembaga sempurna tanpa ada cacat. Upaya penguatan KPK dapat ditunjukkan dengan pembersihan oknum yang memanfaatkan wewenang.

” KPK memang bukan malaikat. KPK kan di isi manusia-manusia yang punya motif. Justru itu kita dukung serta perkuat KPK. Oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenangnya harus dibersihkan. Apa pun, publik sangat mendukung serta percaya KPK, ” ucap Budi menandaskan.

Sebelumnya, Anggota Pansus Hak Angket KPK di DPR Henry Yosodiningrat meminta supaya KPK dibekukan. Permintaannya dilandasi temuan-temuan yang telah didapat pansus angket sejauh ini.

” Rekomendasi dari kita apa misalnya, merevisi (UU KPK). Kalau perlu sementara setop dahulu (bekukan) deh misalnya. KPK setop. Ini tidak mustahil, ” tutur Henry, Jumat (8/9).

Komentar Anda