Berita Terkini : Penegasan Dari Presiden Jokowi dan Pendapat Dari YLKI perihal Biaya STNK

LiputanNKRI.com, Jakarta – Presiden Jokowi menegaskan tidak ada yang meragukan dari Peraturan Pemerintah (PP) terkait penyesuaian biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) khususnya untuk tarif pengurusan STNK, SIM, dan BPKB.
Berita Indonesia, Berita Terkini, Berita Teraktual, Berita Terpercaya
Jokowi mengaku sudah menandatangani peraturan itu dan siap untuk dijalankan.

“Tidak ada (kesimpangsiuran). Kan sudah saya teken. Hanya pada saat rapat paripurna saya sampaikan, hati-hati untuk hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat. Hati-hati untuk hal-hal yang bisa memberikan pembebanan yang lebih banyak kepada masyarakat. Hanya itu saja,” ujar Jokowi di di Lapangan Masjid Al-Djunaid, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Bumirejo, Pekalongan, Minggu (8/1/2017).

Sejak awal, Jokowi sudah memperingatkan para menteri untuk menghitung dengan benar dan cermat kenaikan segala biaya yang akan dibebankan kepada rakyat. Sehingga masyarakat tidak terlalu berat dalam mendapatkan pelayanan.

“Apapun selalu saya sampaikan, kalkulasinya, perhitungannya itu harus semuanya dikalkulasi. Dan saya kira yang sekarang ini diramaikan ialah masalah biaya STNK. Tapi kan banyak yang tidak mengerti, belum juga bayar STNK, hanya mengomentari saja. Perlu saya tegaskan bahwa yang naik adalah biaya administrasi STNK dan BPKB,” imbuh Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, kenaikan biaya pengurusan STNK ini ditujukan guna meningkatkan pelayanan. Terlebih biaya administrasi tidak pernah naik sejak 2010. Jokowi memastikan akan mengawal penerapan aturan baru ini.

“Kenaikan itu bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, yang lebih baik. Karena memang sejak 2010 di Polri belum pernah melakukan penyesuaian tarif. Saya kira setiap kenaikan itu akan saya ikuti untuk memastikan bahwa pelayanannya juga lebih baik dan lebih cepat,” tegas Jokowi.

Berbeda dengan Pak Jokowi, Menurut YLKI Alasan Kenaikan Biaya STNK Kurang Tepat

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memandang kenaikan biaya administrasi beberapa produk pelayanan di Kepolisian seperti STNK, BPKB, dan lain sebagainya tersebut kurang tepat.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengaku‎, STNK, BPKB, dan sejenisnya tersebut merupakan produk pelayanan publik. Sehingga tidak seharusnya inflasi menjadi alasan menaikkan biaya administrasi tersebut.

“Alasan inflasi untuk menaikkan tarif, sebagaimana alasan Menkeu, adalah kurang tepat. Sebab STNK, SIM, BPKB adalah bukan produk jasa komersial tetapi pelayanan publik yang harus disediakan birokrasi,” kata Tulus kepada LiputanNKRI.com, Sabtu (7/1/2016).

Menurut Tulus, alasan inflasi tepat jika produk tersebut adalah produk ekonomi komersial yang berbasis cost production dan benefit, atau setidaknya produk yang dikelola oleh BUMN.

Di sisi lain, kenaikan itu, menurut Tulus, akan kurang bijak apabila tidak didahului dengan reformasi pelayanan publiknya. Tulus mengaku, sampai detik ini proses pelayanan penerbitan STNK dan BPKB, masih sering dikeluhkan publik karena waktunya yang lama.

‎”Bahkan alasan stok blankonya masih kosong sekalipun. Kenaikan itu harus ada jaminan untuk meningkatkan pelayanan saat proses pengesahan dan penerbitan STNK dan BPKB tersebut,” tambah dia.

Seperti diketahui, ‎sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 60 tahun 2016, ada beberapa tarif layanan oleh kementerian/lembaga akan naik di 2017 seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Pendapatan dari jasa layanan ini akan masuk pada pos PNBP tahun depan. Salah satu yang naik adalah biaya pengurusan STNK.

Berikut rincian kenaikan biaya administrasi STNK dan BPKB:

Roda Dua dan Tiga

– Biaya administrasi STNK (pembuatan baru atau perpanjangan) naik dari Rp 50 ribu menjadi Rp 100 ribu
– Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan (TNKB) atau pelat nomor naik dari Rp 30 ribu menjadi Rp 60 ribu
– Penerbitan BPKB naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 225 ribu
– Penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor ke luar daerah dari Rp 75 ribu menjadi Rp 150 ribu

Roda Empat

– Biaya Administrasi STNK (pembuatan baru atau perpanjangan) naik dari Rp 75 ribu menjadi Rp 200 ribu
– Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan (TNKB) atau pelat nomor naik dari Rp 50 ribu menjadi Rp 100 ribu
– Penerbitan BPKB naik dari Rp 100 ribu menjadi Rp 375 ribu
– Penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor ke luar daerah naik dari Rp 75 ribu menjadi Rp 250 ribu.

Jadi Bagaimana Menurut Anda??

Komentar Anda

Leave a Reply