Pemerintah Menanggung Biaya Dana CSR Perusahaan Migas

LiputanNKRI, Kontraktor migas tidak lagi menanggung dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Sebab, pemerintah memasukkan dana CSR perusahaan migas sebagai komponen biaya operasional yang dapat dikembalikan atau biaya recovery.

Hal ini diatur dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2017 berkenaan pengembalian biaya operasi (biaya recovery) serta pajak pendapatan di bidang usaha hulu minyak dan gas (migas). Lantas, apa alasan pemerintah memasukkan dana CSR ke dalam biaya recovery?

” Dana CSR saat ini bisa masuk biaya recovery, ini mengurangi tensi yang selalu terjadi di lapangan, ” tutur Deputi Keuangan dan Monetisasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Aktivitas Hulu Migas (SKK Migas), Parulian Sihotang, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Baca Juga :  Maskapai Indonesia Kembali Masuk Nominasi 10 Penerbangan Termurah

Menurut Parulian sering kali terjadi masyarakat di daerah menolak aktivitas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas waktu melakukan eksplorasi. Akhirnya, KKKS harus merogoh kocek lebih dalam dari yang seharusnya untuk menyelesaikan masalah itu.

” Banyak daerah yang enggak mengizinkan eksplorasi, banyak yang menutup sumur. Jalinan hulu migas ini enggak harmonis. Ini biaya yang di keluarkan semakin besar di banding tambahan penerimaan yang diperoleh, ” kata Parulian.

Selain dana CSR, biaya pemrosesan gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) serta pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) karyawan yang diberikan sebagai bagian dari tunjangan, juga masuk sebagai biaya recovery.

Parulian menuturkan, pada proses pengolahan gas bumi menjadi LNG memerlukan biaya cukup mahal. Sehingga pemerintah bermaksud untuk mengurangi beban kontraktor terhadap banyak biaya yang harus di keluarkan.

Baca Juga :  Maskapai Indonesia Kembali Masuk Nominasi 10 Penerbangan Termurah

” Kita ingin pertegas pemrosenan gas bumi sampai dengan titik penyerahan. Biaya-biaya yang di keluarkan untuk hasil LNG itu merupakan biaya-biaya yang bisa di biaya recovery. Misalnya biaya pemrosesan LNG, ” terang Parulian.

Komentar Anda