Pemerintah Memblokir Situs HTI Karena Bertentangan Dengan Pancasila

LiputanNKRI, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memblokir website resmi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pemblokiran itu adalah tindak lanjut dari pembubaran organisasi massa (ormas) itu.

” Iya (tindak lanjut pembubaran). (Diblokir) per kemarin, ” ucap Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan ketika di konfirmasi.

Saat dibuka, website resmi HTI yang beralamat di hizbut-tahrir.or.id sudah tidak bisa dibuka. Di situs utamanya, terdapat bingkai berwarna hitam serta putih dengan tulisan berhuruf kapital ‘We Are Closed’ dengan alamat website di bawahnya.

Pemerintah terlebih dulu membubarkan HTI melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 terkait Ormas. Tetapi pihak HTI tidak terima pembubaran sepihak itu dikarenakan tidak menerima peringatan apa pun.

Tetapi, pada Jumat (21/7) kemarin, Direktur Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Daulat P Silitonga mengatakan peringatan tidak diberi karna pemerintah menganggap sudah mengantongi cukup bukti kalau HTI menyebarkan ideologi anti-Pancasila.

Baca Juga :  Diskotik Old City Disegel Dengan Pengawasan Aparat Gabungan

” Karna sudah bertentangan dengan Pancasila. Ketika data-data sudah dikumpulkan, itu langsung dapat dicabut tanpa perlu peringatan. Yang disebut ajaran itu yang bertujuan untuk mengganti Pancasila. Kalau sudah masuk wilayah itu, nyangkut ideologi itu dapat langsung dicabut, ” ungkap Daulat di Galeri Nasional, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Jumat (21/7).

Daulat menerangkan dalam AD/ART-nya HTI mencantumkan Pancasila sebagai ideologi. Tetapi dalam kenyataan di lapangan, kegiatan serta kegiatan HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila.

” Mereka mengingkari AD/ART sendiri, serta dengan adanya masukan dari lembaga tentang lainnya, jadi beberapa hal itu juga jadi pertimbangan pencabutan SK Badan Hukum HTI, ” terang Daulat.

Baca Juga :  Dhani Tersangka, Gerinda Masih Dhani Jurkamnas Prabowo - Sandi

Dia mengatakan ada celah hukum dalam UU Nomor 17 tahun 2013 soal ormas. Peringatan diberikan tidak dihitung dengan kumulatif yang dianggap dapat disalahgunakan oleh HTI.

Sebelumnya, Juru Bicara HTI Ismail Yusanto menuturkan pihaknya tidak pernah diperingatkan serta di beri tahu mengenai kegiatan mereka yang tidak mematuhi Pancasila. Ismail mengatakan bakal menyerahkan sepenuhnya pada kuasa hukum HTI.

” Kita tidak tahu karna memanglah tidak pernah di beri tahu peringatan itu, nah itulah yang akan kita persoalkan. Namun nanti selengkapnya kami serahkan sepenuhnya pada kuasa hukum kami, kuasa hukum HTI, ” kata Ismail, Kamis (20/7).

Komentar Anda