Moeldoko : Pemerintah Harus Membuat Aturan Yang Jelas Perihal Beras

LiputanNKRI, Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Moeldoko, mengatakan seharusnya pemerintah bisa membuat harga referensi yang jelas tentang beras. Dia menyoroti tidak ada acuan harga pembeda pada beras premium dan beras medium.

Harga referensi beras Rp 9.000/kg, menurutnya, lebih pas untuk beras medium.

” Untuk beras premium ini belum diatur, siapa yang bermain di area premium ini abu-abu. Bisa saja jual di harga Rp 20.000/kg, Rp 25.000/kg, tidak ada aturannya, namun beras yang medium diatur Rp 9.000/kg. Tetapi itu juga sebenarnya bisa loncat,, ” kata Moeldoko di kediamannya, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Seperti di ketahui, Kementerian Perdagangan menetapkan harga referensi beras di konsumen sebesar Rp 9.000/kg. Kebijakan harga beras ini diatur melalui Aturan Menteri Perdagangan nomor 47/M-DAG/PER/7/2017. Tetapi harga referensi itu tidak membedakan beras medium serta premium yang berbeda kualitas.

Menurutnya, dengan adanya harga referensi untuk beras medium, juga tidak serta merta bisa menjadi kewajiban pedagang atau distributor memanfaatkan harga patokan itu. Masalah lainnya, beras medium juga dapat berubah menjadi beras premium kalau kualitasnya ditingkatkan.

” Beras medium itu harapannya Rp 9.000/kg, namun begitu marketnya (permintaan) kuat dapat meloncat menjadi 13.000-14.000/kg. Bisa lagi beras medium itu tingkatkan lagi mutunya menjadi beras premium yang sementara ini belum diatur dengan tegas oleh regulasi, ” jelas Moeldoko.

Ketentuan yang tidak mengatur spesifik dan mengikat ini, kata dia, jadi celah pedagang mengatur harga beras seenaknya.

” Jadi ini area bermain, selama pasar menerima, mekanisme pasar berjalan. Akhirnya ada selisih harga yang dihadapi sejauh ini, petani hanya jual segitu saja, tetapi begitu jadi beras premium harganya jadi meningkat. Ini persoalan yang perlu diatur dengan baik, ” ucap Moeldoko.
Pada saat itu, Moeldoko merekomendasikan sebaiknya pemerintah mencabut subsidi pupuk serta mengalihkannya pada bentuk subsidi lain, yaitu mensubsidi harga pembelian gabah supaya harga yang di terima petani bisa lebih tinggi.

” Petani itu butuh pupuk, namun subsidi itu banyak menguap. Lebih bagus jelas diberikan saja harga saat panen, kemungkinan (harga gabah) Rp 3.700/kg, jadikan saja Rp 5.000/kg atau Rp 6.000/kg. Itu petani langsung menikmati, namun saat ini ada subsidi (pupuk), tidak semua petani menikmati, ” kata Moeldoko.

Seperti di ketahui, dalam mensubsidi petani padi, Indonesia menjalankan konsep subsidi input, atau mungkin dengan kata lain pemerintah menggelontorkan subsidi untuk pupuk serta benih. Sementara negara lain seperti Thailand dan Vietnam, mengandalkan skema subsidi output atau membayar subsidi untuk setiap beras yang di jual ke pemerintah saat panen.

” Subsidi diberikan waktu petani panen, itu yang namanya subsidi. Subsidi (pupuk) ada Rp 31 triliun, apakah sampai apa tidak. Dari pada petani tidak menikmati, mending harga yang diperbaiki waktu panen, ” jelas Moeldoko.

Dia menyebut, subsidi input kurang efisien di terapkan di Indonesia. Selain banyak salah sasaran, pupuk subsidi juga sering langka waktu petani membutuhkan

” Persoalan pupuk, meskipun ada pupuk komersial serta pupuk bersubsidi, warna juga berbeda. Namun petani kita masih mengalami kesulitan saat dibutuhkan, barang itu tapi tidak ada, banyak yang hilang di lapangan, ” ungkap bekas Panglima TNI ini.

Lanjut dia, dengan alur subsidi output, pemerintah juga tidak butuh susah payah serta mengeluarkan biaya besar untuk pengawasan distribusi di lapangan.

” Kecuali kalau benar-benar subsidi dapat di nikmati 100%, betul itu jalan mekanismenya tidak perlu ada tentara mengawasinya, tidak perlu polisi mengawasinya. Karena tidak berjalan itulah ada aparat yang di turunkan. Sejatinya tidak perlu, ” pungkas Moeldoko.

Komentar Anda