Mendagri : Perppu No 2/2017 Menyempurnakan UU No 17/2013 Saja

LiputanNKRI, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan Perppu Nomor 2/2017 menyempurnakan UU Nomo 17/2013 mengenai ormas dan syarat berorganisasi. Tjahjo menjelaskan, siapa pun berhak berorganisasi selama tidak menyimpang dari 4 buah pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika).

“Simpel kok, jangan ada yang menyimpang dari mana prinsip Pancasila, UUD ’45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Itu aja. Itu syarat berorganisasi. Tiap warga negara punya hak berhimpun, berserikat, berorganisasi tetapi harus menyepakati ini,” ujar Tjahjo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2017) malam.

Mendagri juga mencontohkan setiap umat beragama wajib menjalankan hakikat sesuai ajaran masing-masing dan tidak menjelek-jelekan atau dengan mengatakan agamanya lebih bagus dari yang lain,itu karena semua ajaran agama pasti sama tujuannya.

Baca Juga :  Maskapai Indonesia Kembali Masuk Nominasi 10 Penerbangan Termurah

“Yang berkaitan agamanya masing-masing, yang Islam harus konsisten menjalankan Alquran dan hadis, itu wajib.Sedangkan yang Kristen Protestan sesuai dengan Injil, itu prinsip mereka. Tapi dalam organisasi NKRI harus juga ada aturan, di rumah tangga juga ada aturannya kok. Para orang tua atur anaknya, di negara juga ada aturannya,” urainya.

Tjahjo juga meminta publik bersabar soal kriteria ormas yang sangat anti-Pancasila. “Tunggulah. Kita berharap. Kan mau diajukan ke DPR dan lain sebagainya,” agar kelak negara kita ini bisa hidup rukun walaupun banyak perhimpunan ormas-ormas yang berbeda suku atau agamanya,terangnya.

Karena selama ini sering terjadi masalah yang di sebabkan oleh perbedaan suku dan agama,tutup Mendagri.

Komentar Anda