Gubernur Sulteng Diduga Menyalahgunakan Wewenang

LiputanNKRI, Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam hanya tertunduk sementara digelandang usai diperiksa jadi tersangka menuju mobil tahanan di Gedung Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), Rabu (5/7/2017) malam.

Mengenakan rompi tahanan berwarna oranye, Nur Alam rampung melakukan pemeriksaan selama sekitar delapan jam sampai akhirnya ditahan.

Melihat Nur Alam diserang awak media hingga langsung masuk ke mobil tahanan, beberapa keluarga serta kerabat yang menanti dari siang kaget.

Mereka coba mendekat tetapi Nur Alam tidak melihat.

” Dibawa kemana pak? ” Bertanya seseorang wanita sembari menangis pada seorang petugas.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan, pihaknya melakukan penahanan pada Nur Alam untuk 20 hari ke depan, terhitung mulai hari ini di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berada di Pomdam Jaya Guntur.

Nur Alam diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan nikel di dua kabupaten di Sultra, selama 2009 sampai 2014.

Nur Alam diduga melakukan penyalahgunaan wewenang hingga memperkaya diri sendiri serta orang lain atau korporasi, dengan menerbitkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan serta Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

Diluar itu, penerbitan SK Kesepakatan Penambahan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi pada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB), sebagai perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara.

Penyidik KPK mengira Nur Alam menerima pemberian dari pihak swasta dalam setiap penerbitan izin pertambangan yang di keluarkan tanpa ada mengikuti ketentuan yang berlaku.

Atas dugaan itu, Nur Alam dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana sudah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Komentar Anda