Perseteruan sengit Rizieq dengan 2 Orang Kapolda

LiputanNKRI, Jakarta – Ribuan massa ormas Front Pembela Islam (FPI) mengepung Gedung Badan Pemelihara Keamanan Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab yang langsung turun memimpin asksi tersebut.

Salah Satu tuntutan Rizieq kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian adalah mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan serta Kapolda Metro Jaya Irjen M.Iriawan. Keinginan ini juga disampikan langsung perwakilan FPI waktu berjumpa Karopenmas Polri, Brigjen Irwanto.

Rizieq Shihab menuntut kepada Kapolri untuk mencopot Kapolda yang bersalah. Berita Indonesia, Berita Terkini, LiputanNKRI.com

Tanggapan Kapolda MetroJaya Irjen M.Iriawan

“Kapolda yang bersalah harus diproses oleh Propam, Kapolri janganlah lemah untuk memberhentikan kapolda yang salah, Allahuakbar!!! Takbiiir,” teriak Rizieq dalam orasinya, Senin 16 Januari 2017.

Anton dikira membiarkan terjadinya bentrokan antara massa FPI dengan Gerakan Orang-orang Bawah Indonesia (GMBI) di Bogor, Jawa Barat. Sedangkan Iriawan dinilai sudah menghasut Laskar FPI agar menghantam HMI pada demo beberapa waktu silam.

“Tadi sudah laporkan aksi tidak profesional serta berpihaknya Kapolda Jawa Barat. Laporan itu di terima dan segera dilakukan investigasi,” kata Juru bicara FPI Munarman di depan Gedung Baharkam Polri, Jakarta, Senin 16 Januari 2017.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan terlihat berang waktu di konfirmasi LiputanNKRI.com berkaitan adanya tuntutan FPI memohon Kapolri untuk mencopot Iriawan dari jabatannya.

“Siapa yang ingin nyopot? Memang siapa dia ingin copot saya? Enak saja,” kata Iriawan dengan suara tinggi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin 16 Januari 2017.

Menurutnya, seharusnya Imam Besar FPI Rizieq Shihab tidak butuh membawa massa waktu dilakukan pemeriksaan oleh Polda Jawa barat beberapa waktu lalu. Sehingga masalah dengan ormas GMBI tidak berlangsung.

“Oh tidak ada permasalahan, harusnya Rizieq kan tidak usah bawa-bawa massa kan jadi permasalahan saat ini,” kata Iriawan.

Walau demikian, dia tidak ingin segera menindak FPI belum ada pelanggaran yang dilakukan. Tetapi apabila dapat dibuktikan lakukan pelanggaran kelak bakal ada sistem hukum.

“Ya kita masih menanganinya namun menghadap ke arah hukum ada. Tidak ada yang kebal hukum kelak kita saksikan perubahannya bila ada pelanggaran hukum. Tidak ada kata ragu-ragu dalam menindak, ” kata Iriawan.

Iriawan menyanggah organisasi FPI dibeking TNI serta Polri. Iriawan menyatakan akan menghukum ormas bila dapat dibuktikan lakukan pelanggaran tindak pidana. “Siapa beking FPI? TNI/Polri? Janganlah bicara asal-asalan tidak ada masalah,” tegasnya.

Menurutnya, tidak ada masalah dengan siapa juga untuk menindak ormas pimpinan Muhammad Rizieq Shihab itu. Dia meyakinkan akan memproses hukum bila ada anggota FPI yang dapat dibuktikan lakukan pelanggaran pidana waktu melakukan unjuk rasa.

“Mereka ormas intoleransi, ditindaklanjuti bila melawan hukum, ” kata bekas Kadiv Propam itu.

Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan menanggapi tuntutan Rizieq ke Kapolri

Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan menyikapi enjoy berkaitan demo di Mabes Polri yang menekan supaya dirinya dicopot. Ia menilai tindakan dan tuntutan itu hanya ketakutan dari Habib Rizieq.

“Itu kan cuma ketakutan dari saudara Rizieq saja. Mengapa harus demikian? Kan ada hukum,” tutur Anton di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin 16 Januari 2017.

Ia juga berasumsi tuntutan supaya dianya dicopot adalah hal yang terlalu berlebihan. “Bila menurut saya itu lebay, ” imbuhnya.

Pertemuan pada 17 perwakilan ormas Front Pembela Islam (FPI) dengan pihak Polri telah rampung. Dari 17 orang yang ada, cuma 8 orang yang mengemukakan masukan atau tuntutannya pada Polri dengan cara bertukaran.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rikwanto, menyampaikan, poin-poin yang di sampaikan dalam pertemuan itu salah satunya, pihak kepolisian terutama Polda Jawa Barat (Jawa barat) tidak akan lakukan pembiaran pada ormas yang bertindak anarkis.

  • Pertam Hal semacam ini terkait dengan disangka ormas GMBI lakukan usaha pelanggaran hukum tetapi disangka juga dilewatkan oleh petugas,” kata Rikwanto di Komplek Mabes Polri, Jakarta, Senin 16 Januari 2017.
  • Ke-2, berkaitan sikap polisi yang demikian cepat mengatasi beberapa masalah yang melibatkan FPI sesaat pada masalah lain polisi dikira lamban. Lalu, Polri disuruh tak turut ikut serta dalam praktek politik.
  • ke-3 “Lalu disuruh kepolisian tidak berpolitik lantaran mereka mengira belakangan ini kepolisian seperti bermain politik,” tandasnya.
Komentar Anda

Leave a Reply