Siapa yang Berani Benar Menyadap Telephone Saya (SBY)?

Liputannkri.com, Jakarta – Sidang ke-8 masalah penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang di gelar Selasa 31 Januari 2017 lalu, menyeret nama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam sidang, Ahok serta kuasa hukumnya menuding ada pembicaraan lewat telephone pada SBY serta Ketua MUI Maruf Amin yang minta fatwa penistaan agama di keluarkan.

Hal semacam itu sontak ramai jadi perhatian umum. SBY juga mulai bicara. Presiden ke-6 RI itu geram komunikasinya sudah disadap. SBY menyatakan penyadapan untuk kebutuhan politik yaitu aksi ilegal. Sebab, pastinya penyadapan dilakukan tanpa ada izin pengadilan. Dia menyebutkan penyadapan ini artinya dilakukan untuk kebutuhan politik.

“Bila pembicaraan saya serta Pak Ma’ruf Amin atau siapa dengan siapa disadap tanpa ada argumen sah, tanpa ada perintah pengadilan, beberapa hal yang dibenarkan dalam UU, namanya penyadapan ilegal. Bila penyadapan motif politik, political spying,” kata SBY di kantor DPP Partai Demokrat, Wisma Proklamasi, Jakarta, Rabu 1 Febuari 2017.

SBY memberikan, penyadapan ilegal dengan kebutuhan politik adalah kejahatan serius. Dia terasa ironis, bila mantan presiden saja disadap dengan cara ilegal. SBY juga memohon bukti transkrip dari pembicaraan yang diklaim tim Ahok sudah dikantongi.

“Lewat kesempatan ini saya mohon supaya transkrip saya yang tuturnya saat ini dipunyai pihak Pak Ahok atau tim pengacaranya dapat juga memperolehnya. Lantaran saya cemas bila tak diperoleh saya mungkin itu ditambah atau dikurangi,” pintanya.

SBY mengakui heran darimana kubu Ahok miliki transkrip pembicaraan itu. Menurut dia, penyadapan ilegal adalah kejahatan serius.

SBY mempertanyakan dari tempat mana kubu Ahok miliki transkrip pembicaraan itu. Apakah kubu Ahok lakukan penyadapan? Bila bukanlah kubu Ahok yang menyadap dengan cara ilegal, bermakna ada instansi negara ikut serta lakukan penyadapan ilegal.

“Saya mohon pada negara mengusut siapa yang menyadap. Ada KPK, Polri, BIN serta BAIS TNI. Itu institusi negara yang miliki kekuatan untuk menyadap,” kata SBY.

Dia juga memohon Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta penegak hukum untuk mengusutnya. Termasuk juga bila memang pihak yang menyadap bukanlah datang dari instansi negara.

“Kita mohon benar Pak Jokowi tolong berikanlah keterangan. Dari siapa transkrip Ahok itu. Siapa yang menyadap?” lanjut SBY.

Menurut SBY hal semacam ini penting dilakukan supaya tidak ada sama-sama berprasangka buruk atau pelanggaran hukum di Indonesia. Jangan pernah ada penyalahgunaan kekuasaan.

“Ini bukanlah hukum rimba, yang kuat yang menang serta yang lemah kalah,” kata SBY.

SBY mengingatkan ada Undang-undang Info serta Tehnologi (UUT ITE) yang diisi ancaman pidana 10 tahun serta denda Rp 800 juta bila dapat dibuktikan lakukan penyadapan dengan cara ilegal.

“Kita miliki piranti Undang-undang Info serta Tehnologi (UUT ITE) itu pertama kalinya terbit di masa saya 2008. Lalu diperbarui di masa Pak Jokowi di 2016. Di situ ada pasal 21 yang melarang seorang, pihak manapun lakukan penyadapan,” tuturnya.

“Pasal 31 setiapĀ orang dengan berniat serta tanpa ada hak atau melawan hukum lakukan penyadapan atas info elektronik dalam satu computer serta atar system elektronik dengan orang lain dipidana paling lama 10 tahun, dan atau denda Rp 800.000.000,” imbuhnya.

Merujuk pada undang-undang itu, SBY juga memohon keadilan serta menanti tanggapan dari aparat penegak hukum. “Saya cuma mohon sebagai rakyat biasa dapat memperoleh keadilan serta tegaknya hukum,” katanya.

“Serta mulai hari ini saya bakal ikuti apa tanggapan penegak hukum, lantaran ini bukanlah delik aduan, Polri tak perlu menanti laporan saya,” tegasnya.

Walau demikian, SBY mengaku merajut komunikasi dengan KH Maruf Amin waktu di gelar pertemuan pada Calon Gubernur serta Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut satu Agus Yudhoyono serta Sylviana Murni di kantor PBNU pada 7 Oktober 2016. Tetapi, SBY menyatakan, komunikasinya dengan Maruf Amin tak berkaitan fatwa yang di keluarkan MUI.

Dia menuding ada pihak-pihak yang memakai kondisi dengan bangun opini seakan komunikasi pada SBY serta Maruf Amin serta dilanjutkan pertemuan Agus Yudhoyono serta PBNU selesai keluarnya fatwa masalah penistaan agama.

“Ada staf, bukanlah saya menelepon segera Pak Maruf Amin. Ada staf yang disana yang menyambungkan pembicaraan saya dengan Pak Maruf Amin yang hubungannya sekitar pertemuan. Saya katakan satu waktu menginginkan diskusi. Pembicaraan itu ada,” kata SBY dalam jumpa pers di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu 1 Febuari 2017.

Komentar Anda

Leave a Reply