Tito : Kasus Rizieq tetap akan di lanjutkan tanpa ada alasan apapun

LiputanNKRI, Jakarta Isu penghinaan Pancasila menyeret imam besar FPI (Front Pembela Islam) Habib Rizieq Shihab. Pemeriksaan dilakukan dengan memanggil Rizieq Shihab untuk di periksa kapasitasnya sebagai saksi. Tetapi, Rizieq tidak hadir pada pemanggilan tersebut dengan alasan sakit.

Pemanggilan pertama telah dilayangkan. Pemeriksaan sebagai saksi dijadwalkan pada Kamis, 5 Januari 2017. Sesuai dengan ketetapan, apabila pemanggilan pertama yang berkaitan tidak datang, jadi penyidik bakal melayangkan pemanggilan ke-2 untuk di periksa pada Kamis, 12 Januari mendatang.

“Yang bersangkutan (Habib Rizieq Shihab) sedang diproses hukum di Jawa Barat. Dipanggil tanggal 5 Januari 2017 lalu, namun tidak datang dengan alasan sakit. Jadi akan dipanggil kembali tanggal 12 Januari 2017,” tutur Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian selesai lakukan pemusnahan senjata api rakitan di halaman depan Mapolda Sumsel, Selasa (9/1/2017).

“Bila datang, maka dilakukan pemeriksaan. Bila tidak datang, maka dilakukan sesuai dengan hukum KUHAP, yakni surat perintah membawa atau dijemput paksa,” Tito meneruskan.

Tito menambahkan, kasus ini bergulir pascamasuknya laporan dari Sukmawati Sukarnoputri. Langkah hukum itu sebagai tanggapan pernyataan Rizieq Shihab yang mengatakan Pancasila ada di pantat. Kapolri tidak tahu apakah Rizieq Shihab bakal mengikuti perintah pemanggilan atau tidak.

“Kita lihat saja nanti, hadir atau tidak, ” tutur Kapolri.

Perbedaan Ahok dengan Rizieq Shihab

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok Gubernur non-aktif, ketika beliau dilaporkan melakukan penistaan agama, beliau langsung datang tanpa ada surat panggilan terhadap dirinya. Sedangkan Rizieq Shihab dengan sangat jelas melakukan pelecehan dan penghinaan terhadap Pancasila dengan mengatakan “Pancasila ada di pantat”, ketika di panggil tidak bisa hadir karena sakit. Apa memang perlu di jemput paksa? Kalau memang tidak bersalah tidak usah mangkir dari panggilan, Pepatah “Mulut-mu Harimau-mu”.

Dihubungi terpisah, Kabid Humas Polda Jawa barat Kombes Yusri Yunus menyampaikan, pemanggilan paksa memang sudah ditur dalam KUHAP.

“Panggilan satu tidak hadir, ke-2 tidak hadir, panggilan ketiga baru kita usahakan untuk hadir, dijemput paksa,” kata Yusri pada LiputanNKRI, Senin 9 Januari 2017.

Komentar Anda

Leave a Reply